I. Pendahuluan
Sejak kemerdekaannya, Indonesia saat ini sedang menapak sebagai negara berkembang menuju negara maju. Salah satu ciri yang dapat dilihat dari negara yang sedang berkembang adalah semakin menggeliatnya roda perekonomian yang ditandai dengan berkembangnya industri di negara tersebut. Perkembangan industri tidak dapat dilepaskan dari keberadaan badan-badan usaha, di mana sangat dipengaruhi oleh semakin menjamurnya badan-badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebut saja UD, CV (Persekutuan Komanditer), Yayasan, Koperasi atau Perseroan Terbatas (“Perseroan”).
Untuk menjalankan usahanya, setiap badan usaha pasti membutuhkan modal. Sebut saja salah satunya Perseroan. Terkadang modal tidak hanya berasal dari internal Perseroan saja, namun bisa juga berasal dari pinjaman kepada pihak ketiga di luar Perseroan, baik berupa pinjaman tunai maupun pinjaman barang modal, yang tidak hanya dilakukan pada satu kreditur saja. Untuk memulai usahanya setidaknya Perseroan harus memiliki modal dasar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang berasal dari para pemegang saham (vide pasal 32 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (“UUPT”)). Di samping modal dasar tersebut, sangat lazim jika Perseroan melakukan pinjaman untuk menambah modal kerja.
Sebagai badan hukum yang profit oriented, tentunya Perseroan didirikan untuk memperoleh keuntungan dari usaha atau bisnis yang dijalankan. Pemegang saham juga memiliki harapan yang sama dengan mengikutsertakan modalnya pada Perseroan tersebut. Namun, dalam perjalanannya setiap Perseroan belum tentu dapat berjalan dengan mulus, terkadang harus menghadapi hambatan atau permasalahan yang berakibat pada pasang-surutnya keuangan Perseroan. Dalam hal Perseroan memperoleh keuntungan, tentunya hal tersebut tidak menjadi masalah, karena memang Perseroan berorientasi pada keuntungan. Namun apabila Perseroan mengalami kerugian, tentu akan berdampak sangat besar terhadap eksistensi Perseroan itu sendiri.
Salah satu dampak yang akan langsung terlihat dari kerugian Perseroan adalah terganggunya cash flow atau equity Perseroan tersebut. Dengan terganggunya cash flow Perseroan juga akan berdampak pada kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan operasional usahanya termasuk kewajiban-kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman terhadap pihak ketiga. Adanya hal tersebut akan membawa konsekuensi menurut hukum.
Bertolak pada hal tersebut di atas, terdapat hal yang perlu dikaji lebih dalam terkait dengan buruknya cash flow suatu perusahaan dihubungkan dengan kebangkrutan, di mana dalam tulisan ini akan dicoba untuk menjawab pertanyaan yang pernah diajukan, yaitu “Apakah Perseroan dengan cash flow negatif dapat dikatakan bangkrut ?”
II. PEMBAHASAN
A. Pengertian Bangkrut
Sebelum masuk kepada pembahasan tersebut di atas, untuk memberikan persepsi yang sama, ada baiknya apabila diketahui terlebih dahulu pengertian atau definisi dari kata “bangkrut”.
Bangkrut atau dalam bahasa inggris dikenal dengan bankrupt atau insolvent menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menderita kerugian besar hingga jatuh” sedangkan kebangkrutan adalah “perihal (keadaan) bangkrut dari Perseroan karena tidak mampu membayar utang-utangnya dsb”. Sedangkan yang dimaksud dengan insolven adalah tidak memiliki cukup dana untuk melunasi utang
Menurut The Contemporary Law Dictionary, yang dimaksud dengan Bankrupt adalah sama dengan yang dimaksud dengan bankbreuk, yaitu kebangkrutan, pailit. Selanjutnya kembali dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bankruptcy adalah Kepailitan, prosedur hukum yang dipicu oleh ketidakmampuan membayar utang, sehingga dengan proses kepailitan ini debitor dibebaskan dari kewajiban membayar; pengadilan menyita harta milik debitor dan membagikan kepada pihak kreditor sesuai porsi tagihannya kepada debitor; Faillisment (Bld); involuntary ~ / prosedur kepailitan atas inisiatif pra kreditor untuk memaksa debitor menyatakan diri pailit secara hukum; voluntary ~ / proses kepailitan atas inisiatif debitor; bankroet, faillisment (Bld)
Menurut Baron’s Dictionary of Finance and Investment Terms, yang dimaksud dengan Bankruptcy adalah “state of insolvency of an individual or an organization – in other words, an inability to pay debts. Selanjutnya disebutkan juga bahwa terdapat 2 (dua) jenis legal bankruptcy menurut hukum Amerika, yaitu :
- Involuntary : when one or more creditors to have a debtor judged insolvent by a court
- Voluntary : when the debtor bring the petition
Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt, dan yang aktivitasnya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya. Pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK”), Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Untuk dapat dinyatakan pailit, terdapat syarat yuridis yang harus dipenuhi yaitu (vide pasal 2 UUK) :
1. Adanya hutang
2. Minimal satu hutang sudah jatuh tempo (tidak dibayar lunas) dan dapat ditagih
3. Adanya debitur
4. Adanya kreditur (lebih dari satu)
5. Permohonan pernyataan pailit (baik permohonan sendiri maupun kreditornya)
6. Pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga
Berdasarkan definisi dan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bangkrut memiliki arti terdapatnya suatu kondisi keuangan yang tidak sehat dari suatu Perseroan, baik karena kerugian atau sebagainya, yang mengakibatkan Perseroan tersebut tidak mampu membayar hutang-hutangnya (Insolven).
Sering orang berpendapat bahwa bangkrut dan pailit memiliki arti yang sama. Namun tidak demikian halnya, antara bangkrut dan pailit tidaklah sama. Bangkrut memiliki arti terdapat kondisi keuangan Perseroan yang tidak sehat yang mengakibatkan Perseroan tersebut tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Atas bangkrutnya suatu Perseroan tersebut, kemudian dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan, baik atas permohonan Perseroan itu sendiri maupun kreditornya.
Sedangkan pailit merupakan pernyataan Pengadilan untuk melakukan sita umum atas kekayaan debitor pailit untuk pelunasan hutang kepada kreditor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pernyataan pailit tidak hanya dapat diberikan kepada Perseroan yang kondisi keuangannya tidak sehat sehingga tidak mampu membayar hutang-hutangnya (bangkrut), namun dapat juga dilakukan terhadap Perseroan yang kondisi keuangannya sehat, yaitu jika Perseroan tersebut memiliki satu hutang yang sudah jatuh tempo (tidak dibayar lunas) dan dapat ditagih serta terdapat permohonan pernyataan pailit. UUK tidak memberikan patokan batas minimal jumlah utang sebagai salah satu syarat pernyataan pailit. Akibatnya suatu Perseroan yang solven dapat dinyatakan pailit asalkan terdapat minimal dua kreditor dan salah satu utang tersebul sudah jatuh waktu dan dapat ditagih
B. Pengertian Cash Flow Negatif
Menurut sumber yang didapatkan Cash Flow Negatif adalah memiliki arti “situation where the cash outflows during a period are higher than the cash inflows during the same period. Negative cash flow does not necessarily means loss, and may be due only to a mismatch of expenditure and income. Chronic mismatch, however, may indicate ineffective credit management, leakage of funds through fraud, or actual loss. Temporary mismatch is covered usually by arranging an overdraft facility.”[1]
Cash Flow Negatif adalah situasi di mana pembayaran (dana yang ke luar) selama jangka waktu tertentu melebihi arus kas masuk (dana yang masuk) pada periode yang sama. Cash Flow Negatif tidak selalu berarti kerugian dan mungkin karena hanya untuk mismatch pendapatan dan pengeluaran. Mismatch yang menahun/kronis, bagaimanapun, mengindikasikan pengelolaan kredit yang tidak efisien, kebocoran dana melalui penipuan atau kerugian aktual. Mismatch sementara biasanya ditutupi dengan fasilitas penarikan uang yang melebihi batas.
Dari definisi tersebut, diketahui bahwa Cash Flow Negatif tidak selalu berarti buruk, karena bisa saja hal tersebut terjadi karena tidak adanya kecocokan antara pengeluaran suatu Perseroan dengan penerimaan yang diterimanya pada periode yang sama. Hal tersebut bukan berarti bahwa Perseroan tersebut tidak profitable, hanya saja ketersediaan cash untuk menjalankan bisnisnya pada periode tersebut memang lebih sedikit atau tidak ada akibat tertundanya pembayaran yang seharusnya menjadi pemasukan dan keuntungan dari bisnis yang dijalankan.
Hal tersebut di atas sering disebut bahwa Profit ≠ Cash. Laba atau profit diperoleh dari penjualan produk dimana harga jual di atas biaya telah dikeluarkan untuk membuat produk tersebut. Sedangkan uang tunai atau cash diperoleh dari aliran uang yang masuk ke dalam brankas uang melampaui aliran uang yang dikeluarkan. Apabila aliran uang yang diterima lebih besar dari aliran uang yang dikeluarkan maka kita memiliki cash flow yang positif. Namun apabila sebaliknya, maka cash flow negatif yang didapatkan.
Berikut adalah contoh untuk mempermudah pemahaman hal tersebut. PT A menjual produk kesehatan sebesar Rp. 100 juta dengan keuntungan Rp. 30 juta pada PT B. Namun PT A baru bisa mencairkan uangnya dalam tempo 1 bulan. Dua minggu setelah produk tersebut dijual, pihak supplier menagih pembayaran sebesar Rp. 80 juta. Pertanyaannnya, mampukah PT A membayar tagihan tersebut ? Jawabannya, jika PT A tidak memiliki cadangan uang tunai, kemungkinan besar PT A tidak mampu membayar tagihannya. Sebab penjualan produk tersebut pada PT B belum mampu tertagih. Akibatnya, PT A harus mencari uang tambahan untuk menutupi tagihan tersebut.[2]
Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa Cash Flow Negatif belum tentu berarti buruk, sepanjang suatu Perseroan masih profitable namun terdapat ketidakcocokan antara pengeluaran suatu Perseroan dengan penerimaan yang diterimanya pada periode yang sama akibat belum tertagih/cairnya penerimaan yang seharusnya diterima. Namun, sebagaimana definisi tersebut di atas, berbeda halnya apabila Cash Flow Negatif tersebut terjadi karena ketidakcocokan menahun/kronis antara pengeluaran dengan penerimaan. Hal tersebut merupakan Cash Flow Negatif yang buruk karena mengindikasikan adanya pengelolaan kredit yang tidak efisien, kebocoran dana melalui penipuan atau kerugian, dan sebagainya.
C. Hubungan Cash Flow Negatif dengan Bangkrut dan Pailit
Sebagaimana telah disebutkan, Cash Flow Negatif belum tentu berarti buruk. Dengan kondisi Cash Flow negatif tersebut, suatu Perseroan bisa saja mengalami kemacetan, tapi belum tentu kemacetan tersebut identik dengan keadaan bangkrut, apalagi jika dapat dibuktikan bahwa Perseroan tersebut masih profitable. Terjadinya Cash Flow Negatif tersebut bisa diakibatkan oleh penerimaan yang seharusnya diterima ternyata belum cair/tertagih.
Namun berbeda halnya jika Cash Flow Negatif terjadi karena ketidakcocokan antara pengeluaran dengan penerimaan yang menahun/kronis, yang mengindikasikan adanya pengelolaan kredit yang tidak efisien, kebocoran dana melalui penipuan atau kerugian. Ini adalah Cash Flow Negatif yang berarti buruk. Hal ini menunjukkan suatu Perseroan sudah tidak profitable lagi, apalagi kemudian ternyata Perseroan tersebut memiliki kewajiban pembayaran hutang yang cukup banyak, yang dengan kondisi keuangan seperti itu sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya tersebut.
Kondisi keuangan seperti itu merupakan kondisi keuangan yang sudah tidak sehat, karena terjadinya Cash Flow Negatif diakibatkan oleh pengelolaan Perseroan yang tidak baik yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Dengan kondisi seperti itu dapat dipastikan bahwa Perseroan sudah tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya (insolven), inilah yang dapat dikatakan suatu Perseroan “bangkrut”.
Pada penjelasan tersebut memang belum jelas seberapa besar kerugian yang diderita suatu Perseroan agar dapat dikatakan bangkrut. Untuk itu kita dapat merujuk kepada ketentuan pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie) disebutkan :
“Bila nyata bagi para pengurus, bahwa telah diderita kerugian sebesar lima puluh persen dari modal Perseroan, maka mereka berkewajiban untuk mengumumkannya dalam register yang diselenggarakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie, dan demikian pula dalam surat kabar resmi.
Bila kerugian itu berjumlah tujuh puluh lima persen, maka Perseroan itu demi hukum bubar, dan para pengurus bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas perjanjian-perjanjian yang telah mereka adakan setelah mereka tahu atau harus mereka tahu tentang kerugian itu. (KUHD 39, 45, 48.)”
Melalui ketentuan tersebut dikatakan bahwa apabila kerugian suatu Perseroan berjumlah tujuh puluh lima persen dari modalnya maka Perseroan itu demi hukum bubar. Menurut penafsiran kami, jika kondisi keuangan Perseroan sudah tidak sehat dengan Cash Flow Negatif akibat pengelolaan Perseroan yang tidak baik yang menimbulkan kerugian sampai dengan tujuh puluh lima persen dari modalnya serta Perseroan tersebut menjadi insolven, maka dapat dikatakan Perseroan tersebut secara teknis disebut bangkrut, atau dikenal orang banyak dengan sebutan “technically bankrupt”.
Mengapa dikatakan bangkrut secara teknis ?. Kondisi bangkrut yang demikian belumlah menimbulkan akibat hukum. Untuk menimbulkan akibat hukum, maka harus memenuhi persyaratan yuridis sebagaimana diatur di dalam pasal 2 UUK, yaitu :
1. Adanya hutang
2. Minimal satu hutang sudah jatuh tempo (tidak dibayar lunas) dan dapat ditagih
3. Adanya debitur
4. Adanya kreditur (lebih dari satu)
5. Permohonan pernyataan pailit (baik permohonan sendiri maupun kreditornya)
6. Pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga
Setelah ada putusan pailit oleh pengadilan, maka suatu Perseroan dapat dikatakan bangkrut secara yuridis atau dikenal dengan sebutan “juridically bankrupt”. Dengan demikian yang dikatakan juridically bankrupt adalah apabila suatu Perseroan sudah dinyatakan pailit berdasarkan penilaian hakim dan putusan pengadilan. Di mana pernyataan pailit dapat dijatuhkan kepada Perseroan yang mengalami technically bankrupt atau kepada Perseroan yang masih sehat (solven). Hal ini disebabkan karena UUK tidak memberikan patokan batas minimal jumlah utang sebagai salah satu syarat pernyataan pailit, sehingga Perseroan yang solven dapat dinyatakan pailit asalkan terdapat minimal dua kreditor dan salah satu utang tersebul sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
III. Kesimpulan
Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Definisi bangkrut adalah terdapatnya suatu kondisi keuangan yang tidak sehat dari suatu Perseroan, baik karena kerugian atau sebagainya, yang mengakibatkan Perseroan tersebut tidak mampu membayar hutang-hutangnya (Insolven).
2. Perseroan Terbatas dengan Cash Flow Negatif belum tentu dapat dikatakan bangkrut. Dapat dikatakan bangkrut apabila Perseroan tersebut memiliki atau memenuhi hal-hal berikut :
- Cash Flow Negatif terjadi pada Perseroan tersebut terjadi karena ketidakcocokan antara pengeluaran dengan penerimaan yang menahun/kronis;
- Mengindikasikan adanya pengelolaan kredit yang tidak efisien, kebocoran dana melalui penipuan atau kerugian;
- Kerugian yang diderita sampai dengan tujuh puluh lima persen dari modalnya;
- Perseroan tersebut menjadi insolven.
Kondisi yang demikian pada umumnya dikenal dengan sebutan “technically bankrupt”.
3. Untuk dapat memiliki konsekuensi hukum atau dapat disebut dengan pailit (juridically bankrupt), maka harus memenuhi syarat yuridis sebagai berikut :
- Adanya hutang
- Minimal satu hutang sudah jatuh tempo (tidak dibayar lunas) dan dapat ditagih
- Adanya debitur
- Adanya kreditur (lebih dari satu)
- Permohonan pernyataan pailit (baik permohonan sendiri maupun kreditornya)
- Pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga
4. Dengan tidak adanya patokan batas minimal jumlah utang sebagai salah satu syarat pernyataan pailit di dalam UUK, pailit dapat dijatuhkan kepada Perseroan yang mengalami technically bankrupt atau kepada Perseroan yang masih sehat (solven). Perseroan yang solven dapat dinyatakan pailit asalkan terdapat minimal dua kreditor dan salah satu utang tersebul sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Daftar Pustaka
1. Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie) S.1847-23.
Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Buku dan Lainnya
Abdurrachman, A, 1993, Ensiklopedia ekonomi, keuangan dan perdagangan, Jakarta : Pradnya Paramita
Basiang, Martin, 2009, The Contemporary Law Dictionary, First Edition, Indonesia : Red&White Publishing
Downes, John, Goodman, Jordan Elliot, 1995, Dictionary of Finance and Investment Terms, Fourth Edition, United States of America : Baron’s Educational Series, Inc.
Fahren, Analisis Mengenai Keadaan Tidak Membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih Dalam Perkara Kepailitan (Studi Terhadap Beberapa Putusan Kepailitan Menurut FalllissementsVerordening Dan UU No.4 Tahun 1998 Disertai Analisis Insolvensi Menurut UU, http://www.researchgate.net
Herprasetyo, Budi, 2008, Laba VS Cash, http://tipsbisnisuang.wordpress.com
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php, Kamus Besar Bahasa Indonesia
terima kasih infonya!
BalasHapus